Atma Jaya

Home » Unit » Publikasi

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: Upaya Mengindonesiakan Orang Indonesia

resensi pendidikan kewarganegaraan


Secara formal Indonesia sudah terbentuk sebagai negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan perjuangan gigih dari para founding fatherskita, adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat akhirnya sudah tidak diganggu gugat lagi. Yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana Indonesia yang sudah ada dan berdaulat ini berproses dan berdinamika menjadi Indonesia. Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mau memberi landasan bagi persoalan kita ini: Mengindonesiakan orang Indonesia.Dua hal yang harus mendapat perhatian di sini yakni (1) bagaimana mengembangkan manusia Indonesia dan (2) bagaimana menata negara Indonesia, agar bisa menjadi tempat yang kondusif bagi warganya untuk menjadi Indonesia.


Pendidikan Kewarganegaraan (disingkat PKn) adalah pendidikan yang wajib ditempuh para anak didik mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. PKn mengacu pada Civics  yakni ilmu yang berbicara tentang kedudukan dan peranan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara bersangkutan (Achmad Sanusi), tidak hanya di dalam kelas, melainkan juga di luar kelas, pendidikan formal, non formal dan informal (citizenship education:  Cogan) (hal. 15).Buku karya Mali Benyamin Mikhael ini mengembangkan matakuliah PKn, bukan sekadar sebagai civics education melainkan juga citizenship education.


Setelah bagian Pengantar (Bab 1) mempertanggungjawabkan soal mengapa matakuliah Kewarganegaraan diberikan di peguruan tinggi, buku ini langsung menyoroti persoalan Hak dan Kewajiban Warga Negara (Bab 2). Sepertinya ingin diperlihatkan di sini bahwa sebagian terbesar masalah kewarganegaraan, justru ada di sini. Yang ingin pertama-tama dibangun dalam PKn ini adalah menyadarkan warganegara dalam ha ini mahasiswa akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Perhatian yang berimbang pada hak dan kewajiban itu sangat penting, karena keduanya ikut menentukan jatuh bangunnya sebuah negara. Tanpa rakyat tidak ada negara (hal 37).


Baru setelah berbicara tentang subyek sebuah negara, buku ini mengulas hakikat negara (Bab 3), menyangkut bagaimana caranya sebuah negara harus ditata sesuai dengan hakikat sebuah negarademi menjamin kesejahteraan warganya. Selanjutnya dibahas soal apa yang memadai bagi sebuah negara bangsa seperti Indonesia. Di sini dibahas Negara Hukum Demokratis (Bab 4). Pembahasa dimulai dengan Demokrasi dan kemudian disusul dengan Hukum. Dua perangkat ini penting dan saling melengkapi dalam membangun sebuah negara bangsa seperti Indonesia. Sebuah negara demokratisharus juga ditopang oleh sistem hukum yang kuat. Jika tidak, demokrasi akan mudah berubah tampilan menjadi democrazy, alias kacau.


Negara bangsa yang demokratis, dengan perangkat hukum yang kuat akan menjadi jaminan bagi tegaknya hak asasi setiap manusia (Bab 5). Dalam hal ini bukan hanya hak asasi bagi warga negara Indonesia saja melainkan juga manusia secara universal. Negara seharusnya tidak melanggar hak asasi siapa pun di dunia ini. Dan sebaliknya juga bahwa gerakan hak asasi universal akan turut menyoroti negara Indonesia jika negara tidak menjamin terlindungnya hak asasi setiap manusia.


Pembicaraan dilanjutkan dengan Wawasan Kebangsaan (Bab 6). Semua pembahasan sebelumnya berfungsi untuk membuka wawasan. Wawasan mengandung makna sebagai suatu cara melihat, memandang dengan cermat, tidak hanya menggunakan indera mata, melainkan juga menggunakan pikiran serta mata hati (hal. 214). Wawasan kebangsaan kita adalah wawasan nusantara, yang mampu melihat negara bangsa kita sebagai terdiri dari ribuan pulau, dengan masyarakat yang plural, dalam satu kesatuan Bhineka Tunggal Ika. Dengan kata lain wawasan kebangsaan akan melihat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius berTuhan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu dalam semangat nasionalisme, hidup dalam budaya demokrasi, dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sesungguhnya wawasan kebangsaanIndonesia adalah Pancasila (hal. 216).


Ketahanan Nasional (Bab 7), merupakan bab terakhir buku ini. Di sini mau dikatakan bahwa ketika semua sudah beres maka, ketahanan nasional akan berjalan dengan sendirinya. Kalau hak dan kewajiban warga negara dijamin, dan negara ditata dengan baik dan diarahkan pada kedaulatan rakyat yang dipandu oleh hukum yang kuat dan penghargaan terhadap hak asasi semua manusia, maka wawasan kebangsaan akan menjadi bagian integral dari warga negara, dan ketahanan nasional akan menjadi outcome-nya. Jika tidak demikian, maka ketahanan nasional akan menjadi keropos, rapuh, dan bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah.


Buku ini cukup komprehensif sebagai buku pegangan untuk PKn, terutama karena buku ini tidak hanya memuat hal-hal teknis dan taktis melainkan juga landasan etis  filosofis, berlatar etika politik. Hanya saja kurang terlihat sebuah garis penghubung antara bab-bab sebagai satu keutuhan pokok pikiran yang mengalir. Ada kesan seperti banyak konsep dan ide yang dipajang dalam buku ini, tanpa ada semacam tautan narasi yang mengerucut. Tetapi tugas ini bisa diserahkan kepada mahasiswa. Mereka diminta merumuskan satu ide pokok yang menjadi cantelan untuk seluruh pembicaraan di sini.


Ketika buku ini dipaparkan pada pihak-pihak berkepentingan, pertanyaan yang diajukan adalah“mengapa buku ini tidak bicara tentang upaya mendorong pemelajar untuk menjadi warga negara yang setia membayar pajak;atau tidak memotivasi pemelajar untuk bertekad membela negara;atau tidak mengingatkan pemelajar akan kejahatan korupsi?”.Pada hakikatnya buku ini berfokus pada sikap nasionalisme yang paling dasar menyangkut karakter. Korupsi tidak akan merajalela ketika warga negaranya sudah berkembang menjadi warga negara yang bermoral, baik moral publik (terutama), maupun moral pribadi; menjadi warga negara yang nasionalis, dan cinta tanah air. Warga negara akan bersemangat membayar pajak kalau ada kepastian bahwa hasil pajak itu akan digunakan secara bertanggung jawab bagi kepentingan rakyat, dan tidak melenceng ke tangan-tangan yang korup. Rakyat akan siap membela negara ketika negara juga benar-benar memperhatikan warganya. Dengan kata lain kewajiban-kewajiban warganegara akan dipenuhi jika hak-haknya sebagai warga negara juga terpenuhi.


Artinya buku ini tidak sekadar menangani persoalan teknis melainkan lebih menyoroti akar persoalan yang telah menjadi landasan bagi berbagai persoalan yang tampak di permukaan seperti korupsi, keenganan membayar pajak, atau kurangnya semangat nasionalisme. Inilah kekuatan dari buku ini.

 

Selain bagi para dosen dan mahasiswa, buku ini juga pantas untuk dibaca oleh setiap warga negara Indonesia yang dengan jujur dan tulus ingin mengindonesiakan dirinya dan sesama warganya.

 

Benyamin Molan

Kalender
S S R K J S M
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
bottom