Atma Jaya

Peluncuran Hasil Penelitian Alat Ukur Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dalam Sektor Perkebunan

Industri kelapa sawit telah menjadi komponen besar dalam ekonomi Indonesia. Lebih dari setengah produksi CPO (crude palm oil) dunia berada di Indonesia dan mempekerjakan sekitar 16 juta orang. Namun, dalam proses produksi dan ekspansi lahan penanaman kelapa sawit yang masif selama 20 tahun terakhir ini telah menimbulkan berbagai persoalan. Pembukaan lahan sawit dianggap menjadi penyebab utama deforestasi, kebakaran hutan yang masif, dan memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan emisi karbon. Selain itu, konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan sawit sering terjadi akibat dari tindakan perusahaan sawit yang dirasa tidak adil bagi masyarakat lokal. Negara sering pula tidak hadir dalam memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi khususnya dalam sektor sawit dengan masyarakat setempat dan khususnya masyarakat yang paling terdampak seperti anak, perempuan dan masyarakat adat.

 

Upaya perusahaan sawit untuk menjawab kebutuhan masyarakat lokal juga mengahadapi tantangan lantaran belum adanya suatu alat ukur yang baku untuk mengidentifikasi faktor ekternal dan internal. Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya (FH UAJ) sebagai lembaga akademik mencoba merumuskan sebuah alat ukur dengan modul penggunaan yang terstandarisasi yang mengacu pada standar internasional dan masukan para ahli untuk mengidentifikasi apakah hak ekosob (Ekonomi, Sosial dan Budaya) masyarakat lokal telah terpenuhi oleh perusahaan sawit.

 

Pentingnya alat ukur ini memperoleh konfirmasi dari berbagai elemen masyarakat sipil, komisi negara serta akademisi. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyebut aduan terhadap korporasi merupakan kasus kedua terbanyak yang diterima oleh Komnas HAM. “Dengan adanya modul dan instrumen ini masyarakat diharapkan tahu haknya dan tahu bagaimana mengadvokasikannya serta menghubungkan dengan pemerintah.” Ujar dirinya saat menjadi Penanggap dalam Zoom Webinar peluncuran hasil penelitian alat ukur pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya dalam sektor perkebunan yang diselenggarakan  oleh FH UAJ dan AJIPP secara online pada hari Kamis (16/12).

 

Irfan Hutagalung dari FISIP UIN Jakarta juga menambahkan “Pembelaan HAM harus bersifat ideologis”. Ia mengingatkan maraknya isu konflik yang terjadi dalam sektor perkebunan berkaitan dengan konflik HAM. Untuk itu dibutuhkan pendekatan yang berorientasikan pemulihan pelanggaran HAM agar tidak terlupakan atau berakhir dengan adanya impunitas.

 

“Alat ukur ini diharapkan akan mampu mengukur bentuk keterlibatan masing-masing aktor atas terpenuhinya hak ekosob.” Ujar Putri Kanesia yang merupakan seorang advokat. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa metode survei yang digunakan baik karena melibatkan karyawan dan non karyawan. Hal ini penting untuk menghindari misinterprestasi saat menjawab.

 

Stephanus Mulyadi dari Yayasan Merangat pada akhir sesi berharap bahwa instrumen ini dapat mencantumkan hak-hak yang tidak terlihat dan terdampak pada pekerja yang berada di wilayah perkebunan kelapa sawit. “Konteks perkebunan sawit semua membuka hutan di mana merupakan ruang hidup masyarakat adat. Hal ini menjadi tidak terlihat karena hak-hak dan UU berkaitan dengan Hak Adat belum diakui.” 

 

Isu marginalisasi perempuan dan anak juga penting untuk dilihat dan segera diintervensi oleh pemangku kepentingan, terutama di sektor sawit. Perempuan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi serta perlakuan tidak adil karena keperempuanannya atau karena hukum yang tidak memihak. Hal ini ditekankan oleh Sri Endras Iswarini (Komnas Perempuan) dan Atnike dari Jurnal Perempuan. Perlindungan buruh, terutama mereka yang bukan pekerja tetap serta para petani menjadi semakin terpinggirkan dalam diskusi perkebunan sawit. Hal ini diikonfirmasi oleh Andriko Otang (TURC) dan Gunawan (IHCS).  UU Lingkungan hidup belum optimal digunakan, walaupun berbagai aturan tersedia untuk memastikan perusahaan sawit melakukan pencegahan, pemeliharaan dan jaminan perbaikan dalam kerusakan lingkungan hidup, ujar Yanti Fristikawati dosen hukum lingkungan FH Unika Atma Jaya.

 

Tim peneliti yang terdiri dari Asmin Fransiska, Christianty Suwartono, Indro Adinugroho dan Edbert Gani dari Unika Atma Jaya menyusun alat ukur dari berbagai indikator dengan kriteria yang representatif terhadap pemenuhan hak ekosob masyarakat lokal oleh industri sawit. Kriteria tersebut yang terdiri dari 3 dimensi yaitu hak atas lingkungan hidup, hak ekonomi, dan hak sosial dan budaya yang diterjemahkan ke dalam bentuk pertanyaan yang relevan terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga, melalui alat ukur ini dapat diraih data yang bisa dijadikan rujukan untuk mengevaluasi secara proporsional perusahaan sawit atau pemerintah daerah terkait.

 

Terdapat beberapa tujuan dalam penyusunan alat ukur ini. Pertama alat ukur ini dapat menjadi dasar dari perhitungan yang objektif tentang pemenuhan hak ekosob masyarakat lokal oleh perusahaan sawit. Kedua, alat ukur ini dapat digunakan dengan cara yang cukup bersahabat baik oleh pemerintah dan sektor swasta atau masyarakat dalam merespon dan memastikan kebijakan lokal, nasional dan perusahaan tidak melanggar prinsip penting HAM yaitu persamaan, non diskriminasi, kesetaraan dan kebebasan. Ketiga, dengan indikator yang baku diharapkan identifikasi masalah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan konflik dapat diantisipasi secepatnya. Keempat, alat ukur ini dapat digunakan sebagai panduan yang valid untuk mendukung proses dialog atau perundingan dengan perusahaan sawit dan institusi pemerintahan terkait. Kelima, Alat ukur ini dapat diaplikasikan, direplikasi di seluruh wilayah Indonesia.

 

Alat ukur dan modul penggunaannya secara selengkap dapat diakses pada dashboard yang akan diluncurkan pada bulan Januari 2021 sebagai free civic space yang bertujuan agar data dan implikasi kebijakan serta pengukurannya dapat dicerna dan diakses oleh publik secara terbuka. Dashboard ini nantinya merupakan bagian dari laman websiteAtma Jaya Institute of Public Policy.

 

Narahubung: Asmin Fransiska (asmin.fr@atmajaya.ac.id atau 082113552828).

Kalender
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28      
bottom